Wto Sport – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meyakini netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran TNI/Polri selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Saya melihat dari instrumennya, ya. Instrumennya, kan, sudah ada ya,” ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis.
Moeldoko mengatakan peraturan terkait netralitas ASN dan TNI/Polri telah tersedia, baik dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan dari Badan Pengawas Pemilu, Undang-Undang ASN maupun TNI/Polri.
Khusus untuk prajurit TNI, kata dia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah membuat posko-posko aduan yang tersebar di seluruh markas-markas dan kantor TNI di berbagai daerah Indonesia.
“Kemarin Panglima mengatakan akan membuat posko pengaduan di berbagai wilayah agar kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas TNI silakan dilaporkan. Jadi, kurang apa lagi?” kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan bahwa saat ini masyarakat juga mengawasi netralitas ASN maupun jajaran TNI/Polri. Untuk itu, dia meminta agar proses yang telah berjalan tersebut tidak dikalahkan oleh prasangka, persepsi maupun asumsi-asumsi yang tidak beralasan.
“Jadi, instrumennya sudah ada, tekad kita semuanya ada, jadi ,semangat masyarakat untuk mengawasi ada, maka kita melihat proses demokrasi kita itu berjalan dari waktu ke waktu semakin matang. Jadi, jangan proses yang sudah bagus itu dikalahkan oleh prejudice(prasangka), oleh asumsi-asumsi, oleh persepsi dan seterusnya,” kata dia.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan masyarakat bisa mengajukan komplain bila mendapati ASN yang bersikap tidak netral pada rangkaian Pemilu 2024.
“Kalau garisnya sangat jelas, Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear(jelas), tetapi, kalau di bawah ada, umpamanya hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP, Jakarta, Kamis (9/11).
Dia menambahkan Presiden Joko Widodo telah menegaskan sikap ASN pada Pemilu 2024 harus dalam posisi netral, termasuk jajaran TNI dan Polri.
Namun, dia melanjutkan, apabila muncul perilaku ASN yang menyimpang, kata Moeldoko, masyarakat bisa menyampaikan komplain kepada otoritas terkait.