KPU DKI petakan TPS rawan banjir jaga kelancaran Pemilu 2024

Wto Sport – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakartamenyiapkan teknis untuk mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir, agar pemungutan suara pada 14 Februari 2024 berjalan lancar.Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, dalam hal tersebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).”Tentu saja kami sudah ada komunikasi dengan BPBD DKI. Jadi di beberapa tempat tertentu itu memang suka banjir, sehingga perlu diantisipasi jangan-jangan sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari itu sudah tergenang tempatnya. Saat ini Divisi Teknis Penyelenggaraan sedang melakukan pemetaan,” kata Wahyu Dinata saat ditemui wartawan di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jumat.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari 2024.Berdasarkan data BPBD DKI, titik rawan banjir di Jakarta terletak di 25 kelurahan, yang sebagian besar berdekatan dengan sungai. Diketahui, Jakarta memiliki 13 sungai.Terpisah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada Jumat menggelar simulasi kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan di Pintu Air Malaka Sari, Kanal Banjir Timur (KBT), Duren Sawit, Jakarta Timur.Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannya untuk mempersiapkan peralatan kebencanaan dan menyiagakan personel untuk mengantisipasi bencana saat puncak musim hujan.Sementara itu, Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan pihaknya menyiagakan personel yang bertugas mengevakuasi logistik apabila terjadi banjir saat pemilu.Di samping antisipasi TPS rawan banjir, Wahyu mengatakan KPU Provinsi DKI Jakarta juga terus berjibaku dengan logistik dan tempat rekapitulasi di tingkat kecamatan.”Concern kami terhadap tempat rekapitulasi suara, kami terus berkomunikasi dengan Pemprov. Masih ada tempat yang bocor, perlu perbaikan, dan ada juga yang belum fix. Setidaknya sebulan sebelum pemungutan suara, barang-barang yang di kabupaten/kota itu harus turun ke tingkat kecamatan,” ujar Wahyu.