Wto Sport – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakanpengelolaan Barang Milik Negara (BMN) perlu diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian sebagai penentu kualitas belanja.
Menurut Rionald, pengawasan dan pengendalian tersebut dianggap penting karena besarnya nilai BMN menjadi komponen penentu opini laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) serta menjadi dasar penerbitan sukuk bagi sumber pembiayaan alternatif.
“Peran penting pengelolaan Barang Milik Negara saat ini tidak hanya terbatas pada tugas dan fungsinya dalam mendukung pelayanan publik,” kata Rionald saat Anugerah Reksa Bandha di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11).
Sesuai dengan dinamika manajemen global, lanjutRionald, pengelola dan pengguna BMN saat ini tidak hanya memastikan digunakan dengan tertib, baik secara administrasi, fisik maupun hukum.
“Kita juga perlu mempertimbangkan highest and best used, kemungkinan pemanfaatan barang milik negara sebagai pusat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta bagaimana efisiensi biaya dapat diterapkan,” ujar Rionald.
Rionaldmenyampaikan, Kementerian Keuangan selaku pengelola barang berkomitmen untuk terus bertransformasi menuju aset manajer yang melayani dengan lebih baik.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan pun menggelar Anugerah Reksa Bandha 2023 sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kinerja pengelolaan BMN dan kontribusi para pemangku kepentingan di bidang lelang.
“Indikator kinerja yang dipilih sebagai penilaian terdiri dari utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan, sertifikasi, peningkatan tata kelola berkelanjutan, dan penghargaan khusus,” kata Rionald.
Anugerah Reksa Bandha terdiri dari lima kategori penghargaan di bidang pengelolaan BMN dan empatkategori di bidang lelang. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemenkeu atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan Kemenkeu terhadap pengelolaan BMN dan pelayanan lelang di sepanjang2023.
Acara berlangsung di Aula Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan dan dihadiri para pimpinan kementerian/lembaga serta perwakilan pemangku kepentingan.