Wto Sport – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap digitalisasi bisa membuat tata kelola lelang menjadi transparan akuntabel, sehingga bisa dipercaya oleh seluruh ekosistem dan pemangku kepentingan yang ada.
“Dalam era digital, kita tahu bahwa teknologi digital itu mempengaruhi juga praktik lelang,” ujar Sri Mulyani dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, portal lelang Indonesia saat ini sedang memasuki fase rekayasa ulang (reengineering) melalui penemuan kembali (reinventing), yakni laman resmi lelang.go.id.
Menkeu menuturkan, hal tersebut merupakan upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas, terutama dari sisi proses pelelangan.
Dengan transformasi lelang ke arah digitalisasi, perubahan paling besar yang sangat mendukung terjaringnya peserta dalam jangkauan lebih luas yaitu tidak wajibnya peserta lelang untuk hadir dalam pelaksanaan lelang yang diikuti.
Ketidakhadiran peserta pada saat pelaksanaan lelang tidak mengurangi haknya untuk melakukan penawaran lelang, melainkan memberikan peluang yang lebih fleksibel kepada peserta untuk melakukan penawaran dari lokasi manapun.
Siapapun dan dimanapun masyarakat berada, kini dapat menjadi peserta lelang dan bebas memilih lot barang yang sesuai dengan kebutuhan serta mengukur harga keekonomian untuk masing-masing lot barang.
Selain menjadi transparan dan akuntabel, Sri Mulyani berharap digitalisasi lelang bisa mengintegrasikan manfaat dari dukungan teknologi informasi dalam pengembangan pemasaran maupun lelang digital.
Transformasi digital di bidang lelang saat ini sudah menjadi keniscayaan, sehingga koordinasi dan sinergi Kemenkeu dengan para pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan lebih baik dengan adanya transformasi tersebut.
“Semoga sinergi yang dilakukan seluruh kementerian/lembaga dalam mewujudkan lelang yang baik dapat terus dimudahkan,” ucap dia.
Sejak Januari hingga Oktober 2023, Kemenkeu mencatat total nilai pokok transaksi lelang mencapai Rp33,1 triliun atau telah melebihi target pemerintah tahun 2023, yakni di angka Rp33 triliun.
Dari transaksi tersebut, diperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp682 miliar dari total target Rp758 miliar.